BERITA UTAMA


Koalisi Masyarakat Sipil Bojonegoro Tolak Revisi UU KPK

Bojonegoro - Usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mendapat penolakan dari kelompok masyarakat dari berbagai penjuru tanah air

Kali ini penolakan datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Bojonegoro,mereka menggelar diskusi di Kantor Bojonegoro Institute,Rabu (12/9/2019) dan menghasilkan sejumlah kesepakatan dan rekomendasi.

Pertama, KPK adalah anak kandung reformasi yang merupakan salah satu lembaga paling berhasil melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya selama 15 tahun, KPK dinilai berkontribusi positif melalui penindakan tegas kasus korupsi besar, menangkap lebih dari 1.000 pejabat publik dengan tingkat keberhasilan lebih dari 75%, mendorong reformasi Polri dan Kejaksaan, dan penyadaran publik dalam menanamkan semangat integritas.

Kedua, Hingga saat ini korupsi di Indonesia masih menggurita. Mulai dari pemerintahan pusat, daerah hingga desa. Serta ada di semua sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pengadaan barang dan jasa dan lainnya. Selain di sektor birokrasi, korupsi politik di Indonesia pun sudah sangat mengurita. Hingga saat ini, tersangka dari unsur politik yang pernah ditangani, terdiri dari; Anggota DPR: 69 orang, Anggota DPRD: 161 orang, dan Kepala Daerah: 107 orang.

Ketiga, Selama ini kepercayaan publik terhadap KPK cukup tinggi. Sebagaimana hasil survey lembaga Polling Center yang menempatkan KPK dan Presiden sebagai lembaga yang paling dipercaya publik. Karenanya kepercayaan publik ini harus dijaga, jangan dihianati. Salah satunya dengan menjaga integritas dalam pemilihan Calon Pimpinan (Capim) KPK yang baru.

Keempat, dari beberapa hasil pengesahan usulan revisi KPK oleh seluruh fraksi DPR (Kamis, 5 September 2019), sangat berpotensi melemahkan independensi dan kewenangan KPK dalam pemeberantasan korupsi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka koalisi masyarakat sipil dan jurnalis Bojonegoro menyatakan sikap:

1. Menolak Revisi UU KPK dengan alasan yang telah disebutkan di atas, ditambah dalam konteks daerah (Bojonegoro), peran lembaga anti rusuah ini sangat dibutuhkan untuk ikut serta mengawasi daerah kaya sumberdaya alam migas ini, agar kekayaan sumberdaya alam tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.

2. Meminta Presiden Jokowi mendengarkan suara dan masukan berbagai elemen masyarakat sipil yang menolak terhadap pelemahan dan Revisi UU KPK.

Anggota Koalisi Masyarakt Sipil dan Jurnalis Bojonegoro:
1. Bojonegoro Institute
2. AJI Bojonegoro
3. KPI Bojonegoro
4. Komunitas Sayap Jendela
5. FNKSDA Bojonegoro
6. LPM Spektrum
7. Miftahul Huda, Dosen Unigoro
8. Suara Perempuan Penggerak Komunitas (SPEaK).
9. Korp PMII Putri (KOPRI) Bojonegoro

Posting Komentar

0 Komentar