BERITA UTAMA


AJI Jember : Hentikan Segala Bentuk Intervensi kepada Wartawan dan Media

aksi mahasiswa papua di surabaya
Dua pekan terakhir, media massa memberitakan peristiwa yang berkaitan dengan mahasiswa Papua. Pemberitaan itu bermula dari demonstrasi mahasiswa Papua di Kota Malang, dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Pengepungan asrama ini yang kemudian disebut memicu tindakan rasisme dan diskriminasi pada rakyat Papua.

Hal itu berbuntut terjadinya peristiwa lain di beberapa kota, seperti aksi protes di beberapa kota di Papua. Peristiwa itu juga berbuntut pada aksi solidaritas untuk Papua. Belakangan, demonstrasi juga dilakukan oleh mahasiswa Papua di berbagai kota lainnya. Semisal demonstrasi mahasiswa Papua seperti yang digelar di Jakarta dan Jember pada Rabu, 28 Agustus 2019.

Plt Ketua AJI Jember Mahrus Sholih mengatakan,Media massa memberitakan aksi solidaritas untuk Papua, maupun demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Papua. Tetapi dibalik pemberitaan aksi-aksi itu, ada upaya pelarangan peliputan dan pemberitaan penyampaian aspirasi tersebut dari beberapa pihak. Padahal kegiatan demonstrasi itu dijamin dan dibolehkan oleh Undang-undang sebagai bagian demokrasi dan kebebasan berpendapat.

“kami melihat ada upaya pelarangan dari pihak-pihak tertentu kepada awak media agar tidak meliput, atau menyiarkan demonstrasi tersebut” terangnya,kamis (29/8/2019)

Menurut Mahrus,Upaya pelarangan ini antara lain berbentuk permintaan dari unsur aparat keamanan dan aparatur pemerintah kabupaten kepada wartawan, baik melalui grup percakapan maupun menemui wartawan secara langsung. Permintaannya adalah agar wartawan hanya menyiarkan sebagian isu yang disampaikan demonstran, tidak menyiarkan, dan atau tidak meliput penyampaian aspirasi itu.

"AJI Jember melihat upaya tersebut sebagai bentuk pelarangan”tegasnya

Padahal di UU Pers No 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat dua (2) disebutkan, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Di ayat selanjutnya disebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan, dan informasi.AJI Jember juga melihat upaya pelarangan itu sebagai preseden buruk bagi kebebasan pers di Jember, dan Indonesia(ded)


Posting Komentar

0 Komentar