BERITA UTAMA


Skandal korupsi E-KTP dan Pejalanan Dinas DPRD Bojonegoro


Publik saat ini sedang di hebohkan dengan skandal korupsi KTP Eelektronik (E-KTP) yang diduga melibatkan banyak pihak,baik anggota eksekutif maupun legislatif di senayan,bahkan kemarin sudah ada bocoran nama-nama yang diduga menerima aliran dana mega proyek senilai hampir 6 triliyun rupiah tersebut beredar luas di masyarakat


Dalam kasus dugaan korupsi E-KTP ini, KPK telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto dan Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Ketua Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan , diduga ada banyak pihak yang terlibat dalam kasus yang potensi kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun ini,terutama para anggota DPR-RI Periode 2009-2014,bahkan saat ini sudah ada 14 baik mantan anggota dewan maupun yang saat ini masih aktif yang mengembalikan aliran dana dari proyek E-KTP ini,yang jumlahnya mencapai 30 milyar rupiah

Kasus skandal korupsi E-KTP ini mengingatkan kita tentang kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Bojonegoro pada tahun 2007 silam,dalam kasus yang menelan kerugian negara 13,2 milyar tersebut pihak kejaksaan negeri bojonegoro telah menjebloskan sejumlah pimpinan DPRD Pada waktu itu,diantaranya mantan ketua DPRD Bojonegoro Tamam Syaifuddin dan mantan Wakil Ketua Dewan Mochtar Setijohadi dan Maksum Amin,  Mantan sekretaris DPRD Bojonegoro Prihadie,serta mantan bendahara DPRD Wahyuningsih

Uang negara yang dibuat “bancaan” tersebut juga mengalir ke 24 anggota dewan ,dari 39 anggota DPRD Bojonegoro waktu itu.bahkan mereka sudah ramai-ramai mengembalikan uang  diterimanya ke kantor kejaksaan negeri setempat,masing-masing anggota dewan menerima uang antara puluhan hingga ratusan juta rupiah. Anehnya,sejumlah anggota dewan yang menerima uang haram tersebut tidak di proses hukum,pihak kejaksaan beralasan jika mereka tidak ada unsur atau niatan untuk melakukan korupsi

Padahal sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) setiap pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas yang berhubungan dengan jabatan maupun penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi,alias perbuatan melanggar hokum yang diancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar (dd)

Posting Komentar

0 Komentar